1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

1. keadilan; menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. persamaan kedudukan di dalam hukum; bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. keterbukaan; memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
4. efisiensi; memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
5. efektivitas; dan menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat
6. Akuntabilitas; bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

1. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

1. berbadan hukum;
2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. memiliki pengurus; dan
5. memiliki program Bantuan Hukum.”

1. untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Syarat-syarat Penahanan:

1. Adanya Surat Perintah Penahanan. Pasal 21 ayat (2) KUHAP: “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.” Dalam Pasal 45 ayat (1) Perkap No 14 Tahun 2012: “Penahanan   wajib   dilengkapi   surat   perintah   penahanan   yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
2. Adanya Bukti Yang Cukup. Pasal 21 ayat (1) KUHAP: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
3. Memenuhi Unsur Objektif dan Subjektif. Unsur Objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP: “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”. Tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam BAB XIX KUHP Pasal 38 dan seterusnya juga terhadap tindak pidana khusus yang dibentuk setelah KUHP. Unsur Subjektif diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan Yaitu adanya kekhawatiran: tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau mengulangi tindak pidana.
4. Tembusan Surat Perintah Penahanan Diberikan Kepada Keluarga. Pasal 21 ayat (3) KUHAP: “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.”

Batas Waktu Penahanan:

1. Pasal 108 ayat (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Pasal 108 ayat (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
3. Pasal 108 ayat (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Perbedaan antara laporan dan pengaduan, adalah:

1. Tindakan Penarikan. Berdasarkan Pasal 75 KUHP, orang yang melakukan pengaduan masih dapat melakukan tindakan penarikan pengaduan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan. Sementara laporan tidak dapat dilakukan tindakan penarikan kembali sekalipun pihak korban mengikhlaskan peristiwa hukumnya.
2. Jenis Delik. Untuk laporan, dilakukan terhadap tindak pidana yang sifatnya delik biasa seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Sementara untuk pengaduan, sifat deliknya adalah delik aduan seperti perzinahan atau penghinaan. Delik aduan absolut, Delik aduan absolut merupakan tindak pidana yang peristiwanya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif merupakan tindak pidana yang hakikatnya bukan merupakan delik aduan hanya karena terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri maka menjadi delik aduan, seperti : pencurian dalam keluarga, pemerasan dalam lingkungan keluarga, penggelapan dalam lingkungan keluarga, dan penipuan dalam lingkungan keluarga.
3. Tindakan Petugas. Untuk laporan, tindakan petugas bersifat aktif yaitu ketika terjadi peristiwa pidana, ada laporan atau tidak, hakikatnya tindakan petugas kepolisian harus/wajib segera dilakukan. Sementara untuk pengaduan, tindakan petugas bersifat menunggu (pasif), yaitu ketika terjadi peristiwa pidana yang sifat deliknya adalah delik aduan maka posisi petugas kepolisian hanya menunggu pengaduan dan tidak melakukan tindakan apa-apa.
4. Batas Waktu. Untuk laporan batas waktunya mengikuti masa daluarsa yang diatur dalam Pasal 78 KUHP sementara batas waktu untuk pengaduan paling lambat 6 (enam) bulan apabila pihak yang mengadukan ada di Indonesia dan 9 (sembilan) bulan apabila pihak yang mengadukan berada di luar Indonesia sesuai Pasal 74 ayat (1) KUHP.

1. Secara Lisan. Berdasarkan Pasal 103 ayat (2) KUHAP: “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Berdasarkan Pasal 108 ayat (5) KUHAP: “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.”
2. Secara Tertulis. Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHAP: “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda- tangani oleh pelapor atau pengadu.” Berdasarkan Pasal 108 ayat (4) KUHAP: “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”

C. Tertangkap Tangan (Heterdaad)

1. Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Pasal 102 ayat (2)“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.” Pasal 102 ayat (3): “Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.”
2. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pasal 111 ayat (1): “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.” Pasal 111 ayat (2): “Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.”

D. Adanya Putusan Pengadilan

1. Dalam sistem tindakan, HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana Hukum, sedangkan KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Dalam sistem pemeriksaan, HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai obyek, sedangkan KUHAP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan tersangka/terdakwa dilindungi oleh asas-asas “praduga tak bersalah” serta perangkat hak-hak tertentu.
3. Dalam sistem pengawasan, HIR memiliki pengawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan KUHAP memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misalnya penasihat hukum melalui lembaga pra peradilan).
4. Dalam tahap pemeriksaan, HIR memiliki proses pidana terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan (dan upaya hukum), lalu pelaksanaan putusan Hakim, sedangkan KUHAP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan (dan upaya hukum).

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

1. Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

F. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana