Prapenuntutan dan Penuntutan

 

A. Prapenuntutan

Pengertian Prapenuntutan

Menurut Eddy O.S Hiariej: "Prapenuntutan adalah proses penyempurnaan berkas perkara berdasarkan petunjuk penuntut umum kepada penyidik"

Pasal 14 huruf b KUHAP: “Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan: “Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan  setelah  menerima  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil  penyidikan  yang  diterima  dari  penyidik  serta  memberikan petunjuk  guna  dilengkapi  oleh  penyidik  untuk  dapat  menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”

Berakhirnya Prapenuntutan

Pasal 110 KUHAP

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

B. Penuntutan

Pengertian Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Dasar Penghentian Penuntutan

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Surat Dakwaan

Pasal 140 ayat (1) KUHAP: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Pasal 143 ayat (3) KUHAP

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Perubahan Surat Dakwaan

Pasal 144 KUHAP

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Pemecahan Surat Dakwaan (Splitsing)

Pasal 142 KUHAP: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalm ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”

Pasal 141 KUHAP: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

1. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.